Putra Bung Tomo Ingatkan Biaya Pembangunan IKN Jangan Ditarik dari Rakyat

JAKARTA - Proses pembahasan RUU IKN sampai disetujui di rapat paripurna di DPR, dinilai sejumlah kalangan terbilang cepat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ini disetujui Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Dalam pembicaraan tingkat II tersebut, seluruh Fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang.

Terkait  Ibu Kota Negara baru, Putra Pahlawan Bung Tomo, HM Bambang Sulistomo.SiP, MSi mewanti-wanti  kepada semua pihak terkait agar biaya pembangunan IKN jangan ditarik dari rakyat  sebab beban hidup rakyat sudah terasa berat terlebih setelah masa-masa pandemi Covid-19.

 Ibu Kota Negara Baru (IKN)

"Apakah kita masih bisa bertanya, saat DPR membuat UU tentang IKN, apakah mereka menghitung semua masalah yang akan dihadapi, terutama tentang hitungan biaya. Jika biaya akan ditarik dari rakyat, sebaiknya anggota DPR, DPRD (terutama dari parpol koalisi)  patut beri contoh, misalnya menyumbangkan 70% dari pendapatannya untuk biaya IKN. Dan juga para relawan yang tiba-tiba duduk enak sebagai pejabat dalam berbagai BUMN bisa memberikan contoh yang sama (juga nyumbang 70 % penghasilannya). Artinya jangan biarkan mas Djokowi sebagai presiden pusing kepala sendirian," ungkap HM Bambang Sulistomo.SiP, MSi yang juga dikenal sebagai founder Lembaga Pengkajian Sosial Politik dan Ketahanan Nasional (LPSPKN),  di Jakarta, Sabtu (26/03/2022).

Seperti diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah satu-satunya fraksi yang menolak RUU IKN itu. Kepada wartawan, seperti dikutip bbc.com,  Anggota Fraksi PKS Hamid Noor Yasin dalam interupsi di rapat paripurna menyatakan pemindahan ibu kota negara akan kian membebani keuangan negara saat Indonesia masih berjuang mengatasi pandemi Covid.

"Saat ini kondisi ekonomi negeri kita masih dalam keadaan sulit dan belum pulih. Masyarakat dan bangsa kita masih berjuang melawan COVID, krisis yang terjadi mengakibatkan banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan bertambah," ujar Hamid.

Dia juga menyinggung utang negara yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pemindahan ibu kota. Utang pemerintah sebesar Rp6.687,28 triliun, setara dengan 39,69 % produk domestik bruto, sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN, diperkirakan kurang lebih Rp466 triliun. (red)